Banten_ sinarbanten.co.ideDugaan pungutan luar di samsat balaraja kian ramai di publik Banten,dugaan pembayaran Pajak Kendaraan yang merupakan suatu pendapatan daerah sangat membantu untuk pembagunan daerah menjadi rapot merah ketika pemerintah daerah yang mengelolanya berbau pungli.
Masyarakat wajib pajak (WP) mengeluhkan adanya praktik pungutan liar alias Pungli di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten.Dugaan praktik Pungli tersebut.
Hal ini di ungkapkan lutfi salah satu warga Banten mengatakan,Saat mengurus pajak kendaraan diri nya harus membayar cek fisik 20.000,pendaftaran 20.000,ambil berkas 25000 serta cabut berkas BPKB senilai 350.000,tetapi yang saya terima struknya hanya tertera pembayaran tunggakan pajak dan denda,kenapa pembayaran yang lainkan tidak di masukan dalam struk pembayaran."katanya sambil bertanya tanya.
" Selain itu ada juga warga menyerahkan STNK untuk pajak, dia langsung dimintai petugas sebesar Rp40 Ribu dan Selain itu, saat dia mengambil BPKB juga dimintai pungutan sebesar Rp30 Ribu.
Lanjutnya, untuk fotokopi berkas pengajuan pembayaran pajak kendaraan dimintai uang sebesar Rp10 Ribu.
“Gesek (STNK) 25 ribu, naruh berkas aja bayar Rp10 Ribu, emang bayar terus ya.
Hal ini menjadi sorotan perkumpulan aktifis yang bergabung di lembaga Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawas Anggaran Republik Indonesia ( BPI KPNPA RI ) Provinsi banten.
Wakil Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia ( BPI KPNPA RI ) provinsi Banten ikut bicara, kami akan membuat saber pungli untuk mengecek kebenaran ada nya pungli yang di lakukan oleh pihak samsat Balaraja Tangerang,bilamana memang terjadi kami meminta agar aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini dan dugaan di Samsat Balaraja yang banyak punglinya." Katanya
Aang menambahkan dirinya akan melayankan surat klarifikasi dan audensi kepada pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten agar bisa duduk bareng menyikapi persoalan ini supaya tidak ada lagi oknum samsat balaraja yang memunggut biaya tanpa ada aturan yang sudag di tentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
" Mengusut tuntas oknum - oknum nakal samsat yang hanya mencari keutungan golongan atau pribadi hingga tuntas,ya ada kemungkinan dugaan kami masalah ini sudah di atur berjamaah yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah.,Ungkapnya dengan nada serius.
_ Ambri Brew_
.jpg)
