Sinarbanten.id
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al-Muktabar berjanji akan melakukan langkah terbaik dalam mengupayakan tenaga honorer. Pemprov Banten, kata dia, akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi soal nasib 17.200 tenaga honorer. "Saat ini kami masih punya waktu satu setengah tahun lagi untuk mencari formulasi terbaik," kata Al-Muktabar kepada wartawan Senin (20/6).
PR Al-Muktabar menegaskan kejadian serupa tidak hanya Pemprov Banten saja yang merasakan, di daerah lain pun demikian. "Salah satu upaya pemprov akan berbicara dengan pemerintah pusat untuk saudara-saudara kita (tenaga honorer, red) agar mendapatkan solusi terbaik," ujarnya. "Sekarang ini kami bicara Pemprov Banten, semua daerah, baik kabupaten atau kota merasakan hal yang sama," sambungnya.
Kecemasan 17.200 honorer bermula dari dikeluarkannya Surat Edaran (SE) oleh KemenPAN-RB tentang Penghapusan Tenaga Honorer. Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat sebelumnya mengatakan yang menjadi permasalahan saat ini selain SE juga pada aturan induk, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
"Apabila aturan tersebut tidak direvisi ini akan tetap mengancam teman-teman honorer. Karena dari formasi serta pendidikan banyak yang tidak masuk kriteria," kata Taufik Hidayat Minggu (19/6). Dia menambahkan apabila aturan tersebut tetap diberlakukan tanpa adanya revisi ini akan berdampak kepada tenaga honorer yang bekerja di Provinsi Banten, kemungkinan besar akan terancam pekerjaannya. "Jumlah tersebut (17.200, red) baru yang bekerja di provinsi saja, belum termasuk kabupaten atau kota lain," katanya. "Apabila tidak cepat ditangani, dampaknya dashyat akan menjadi bom waktu yang pada saatnya akan menambah pengangguran baru di Provinsi Banten," katanya***
.jpg)
