Notification

×

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Apakah Mengedit Muka Seseorang Menjadi Meme dan Bahan Tertawaan Bisa Terkena Sanksi Pidana..??

Senin, 25 Juli 2022 | 20.18 WIB Last Updated 2022-07-25T13:18:04Z


Sinarbanten.id

 - Hello pembaca, mungking saja ada pertanyaan Hukum apa jika mengedit muka seseorang, misalkan mukanya laki-laki diedit menjadi perempuan, untuk jadi meme dan bahan tertawaan? Apakah ada sanksi pidananya...??yuk simak baik-baik...

 

Pidana Penghinaan


Menurut penjelasan yang di ambil dari Hukumonline,  jika orang yang Anda maksud tersinggung dengan perbuatan tersebut, maka pelakunya dapat dipidana atas dasar tindak pidana penghinaan.

 

Dalam kasus ini, maka berlaku Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi:


Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.


R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal. 228) menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum, kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan di tempat umum, yang dihina tidak perlu di situ.

 

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menerangkan bahwa ketentuan denda dalam KUHP, termasuk Pasal 315 KUHP, dilipatgandakan 1.000 kali.


Sehingga, nilai denda dalam Pasal 315 KUHP menjadi Rp4,5 juta.


Menyangkut soal perbuatan pencemaran nama baik, secara esensi, penghinaan (yang mana termasuk perbuatan pencemaran nama baik) merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Demikian antara lain yang dijelaskan oleh Josua Sitompul dalam artikel Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?


Sebagai informasi tambahan, terlepas dari hukum pidana penghinaan, aspek hukum lain yang perlu diperhatikan adalah undang-undang yang menyangkut hak cipta. Foto muka orang tersebut merupakan karya fotografi dengan objek manusia yang disebut potret dan termasuk ciptaan berupa karya fotografi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”).


Perbuatan mengedit wajah orang menjadi meme untuk bahan lelucon termasuk perbuatan memodifikasi ciptaan dan sangat mungkin dilakukan tanpa izin pemilik potret atau pencipta/pemegang hak cipta dari potret tersebut. Setiap ciptaan terkandung hak moral dan hak ekonomi. Salah satu hak moral adalah hak pencipta untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan modifikasi karyanya yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta. Jadi secara hukum, pelaku wajib mendapatkan izin untuk memodifikasi ciptaan.


Catatan lainnya, sekalipun pembuatan dan penyebaran meme dilakukan melalui sistem elektronik, namun sanksi pidananya tetap merujuk pada Pasal 315 KUHP.


Pendiri Indonesia Cyber Law Community Teguh Arifiyadi menjelaskan bahwa karena tidak ada unsur menuduh suatu perbuatan seperti yang tercermin dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pengejawantahan dari Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, maka pasal yang tepat dalam kasus Anda adalah Pasal 315 KUHP.


Seluruh informasi hukum yang ada semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum

 

Dasar Hukum Catatan di atas :


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.


Referensi:


R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia. 1991.****