Sinarbanten.id
Kab.Tangerang-Banten critikal forum berharap bupati kabupaten Tamgerang untuk mengevaluasi seluruh jajaran di dinas DPMPTSP kabupaten Tangerang ,sebab dengan viralnya permasalahan anggaran publikasi beberapa hari lalu itu menandakan bahwa di DPMPTSP tersebut di duga membuat skema pengempalangan anggaran.'kami harap pak bupati harus mengambil langkah tegas,sebab dengan viralnya permasalahan anggaran yang dibuka ke publik oleh temen-temen media itu menandakan allah telah memberitahu pak bupati bahwa yang terjadi di bawah itu begini,'ujar Sekjen Banten Critikal Forum Agusmansyah SH.
Putra Balaraja ini juga menegaskan,"Saya tahu dan kenal dengan bupati artinya jangan sampai apa yang telah bupati lakukan dengan baik,akibat ulah segelintir bawahannya nama bupati tercoreng,"kalau anggaran publikasi saja sudah diatur untuk sedemikian rupa apalagi yang lainnya,berarti jangan-jangan di DPMPTSP tersebut selalu membuat skema begitu dong,"tuturnya.
,"jadi akhir jabatan ini kami berharap pak bupati segera mengevaluasi karena dinas DPMPTSP itu dinas yang vital,"kata Agusmansyah SH
Kembali jawaban yang mengkambing hitamkan wartawan terjadi saat akan mengajukan kerja sama di salah satu dinas di Kabupaten Tangerang.
Kerja sama antara instansi Pemerintah dengan Perusahaan media sudah ada aturan dari pemerintah pusat maupun perpajakan, begitu juga aturan dari Dewan Pers tentang penerbitan media Cetak atau media Siber.
Anggaran publikasi di Instansi pemerintah dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi, seperti anggaran publikasi adalah untuk para awak media dan bukan satu media saja.
Sedangkan kabid maupun kasi disuatu dinas hanya menjalankan anggaran yang telah disusun dengan baik.
Akhir – akhir ini ASN atas nama Amir dari DPMTSP Kabupaten Tangerang diduga mencatut nama salah satu wartawan di Kabupaten Tangerang yang akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kerjasama Iklan dan Advertorial di DPMTSP Kabupaten Tangerang.
Bahkan Amir menyebut beberapa nama-nama wartawannya, yang telah di koordinir melalui wartawan tersebut.
“Untuk informasi semua sudah di koordinir oleh salah satu wartawan silahkan kedia saja,saya tidak tahu menahu karena itu atas perintah kadis bahkan sampai agustus semua sudah di Ploting udah penuh. Jadi untuk semua advetorial sudah ada yang koordinir” katanya saat ditemui Selasa 11/4/2023.
Menanggapi hal ini Ayu Kartini selaku ketua Jurnalis Tangerang Raya meminta semua humas di Kabupaten Tangerang agar profesional dalam bekerja.
Sementara secara terpisah Suryadi wakil ketua pembelaan wartawan dari PWI Provinsi Banten menyoroti hal ini dan mengatakan “tidak ada dasar hukumnya organisasi wartawan atau pribadi wartawan dilibatkan mengkapling-kapling anggaran kerjasama disemua humas, apa lagi mengkoordinir wartawan atau media mana saja yang dapat seperti halnya di DPMTSP Kabupaten Tangerang ini.
Apa dasar hukumnya semisal organisasi/oknum wartawan memberikan rekomendasi untuk kerjasama humas, hati-hati nih… organisasi/wartawan dijadikan tameng untuk melegalkan sesuatu yang tidak pada kapasitasnya,” tegas Suryadi.
Sedangkan Ayu Kartini kembali menambahkan, bahwa sejatinya organisiasi atau wartawan di Kabupaten Tangerang hanya sebagai wadah silaturahmi antar sesama rekan satu profesi, bukan malah dijadikan pemberi stempel legalitas merekomendasikan anggaran.
“Ingat jika ada temuan di belakang hari, justru wartawan yang memberikan rekomendasi tersebut bisa diperiksa penegak hukum nantinya, makanya jangan salah-salah,” tuturnya.
Berawal dari salah satu media/wartawan yang berencana akan mengajukan permohonan kerjasama namun Amir salah satu ASN di DPMTSP Kabupaten Tangerang menampik dan malah justru menolak dengan dalih anggran publikasi sudah di plot sampai Agustus 2023 dan semua sudah dikoordinir oleh salah satu wartawan.
Tidak tertutup kemungkinan atas kejadian ini beberapa wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Tangerang Raya akan mengadukan prihal tersebut ke Kantor Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Zaki Iskandar dan H.Mad Romli untuk mengaspirasikan demi adanya penyetaraan dan rasa berkeadilan dalam kerjasama media. (Red)
