Sinarbanten.id
Lampung-Pesisir Barat (SL) - Sejumlah Peratin (Kepala Desa) di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mengaku resah pada sekelompok oknum Wartawan Media Streaming, yang terkesan memaksa dan meminta biaya Publikasi Dana Desa (DD) dengan nilai yang sangat memberatkan, Kamis (04/05/2023).
Menurut beberapa pengurus Apdesi kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, keresahan para peratin tersebut di karenakan nilai kerjasama publikasi yang dibebankan oleh kelompok oknum wartawan yang kerap mengaku sebagai Tim Media TV Streaming itu dinilai terlalu mahal yakni Rp.15.000.000 / pekon.
Sebab menurut para peratin, hasil kesepakatan pada rapat Apdesi kabupaten Pesisir Barat beberapa waktu lalu, sudah ditetapkan dan anggaran sangat minim.
Tapi anehnya, kata beberapa peratin, meski anggaran publikasi sangat minim, namun pengurus Apdesi kabupaten bukan hanya memberi restu, melainkan ikut juga menekan agar para peratin se-Kabupaten Pesisir Barat memenuhi permintaan dari kelompok oknum wartawan tim media streaming tersebut .
"Jujur saja kami sangat resah dan keberatan dengan dana kerjasama publikasi yang diajukan oknum tim media TV (streaming) itu, tapi ya mau gimana lagi orang Apdesi kabupaten juga sudah ikut menekan kami. Bahkan Apdesi Kabupaten mengancam akan mengundurkan diri jika itu tidak terealisasi," ungkap beberapa Peratin yang juga pengurus Apdesi kecamatan.
Gilanya lagi, masih menurut keterangan beberapa peratin, selain kerap mencatut dan membawa-bawa nama Bupati, tim media streaming itu juga saat berhadapan dengan para Peratin mengaku akan mempublikasikan hasil pembangunan di masing-masing pekon dengan cara menayangkan nya di stasiun TV.
"Kami heran, kok wartawan stasiun TV nasional memaksa peratin melakukan kerjasama publikasi, nilainya harus menuruti kemauan mereka. Saya rasa stasiun TV nasional tidak ada yang memaksa nara sumber atau pemerintah, khususnya pemerintah pekon untuk bekerjasama dengan nilai atau dana yang memberatkan. Itu hanyalah akal akalan oknum wartawan tim media streaming saja," kata Peratin yang meminta namanya tidak ditulis.
"Dugaan kami itu hanya modus mereka untuk mencari keuntungan pribadi dari ratusan Peratin yang ada di Pesisir Barat dengan menjual nama stasiun TV," tandas Peratin. (Ags)
