Sinarbanten.id – Ketegangan terjadi saat DPC LEM Kabupaten Tangerang bertemu dengan Tim perivikasi pencatatan serikat pekerja dari Disnaker setempat terkait persoalan pencatatan serikat pekerja. Dalam pertemuan itu, Kabid Hubungan Industrial (HI) Disnaker Tangerang, Dr. Desyanti, S.H., M.H., bersikukuh bahwa Perangkat Unit Kerja (PUK) di perusahaan harus memiliki Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) tersendiri. Rabu, 16/4/25.
Namun, Suhendra, S.H., Selaku Ketua DPC FSP LEM Kabupaten Tangerang, menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang telah mengakui bahwa AD/ART cukup satu untuk seluruh serikat. "Anehnya, Kabid HI mengklaim bahwa setelah aksi buruh kemarin, Sekda justru meminta maaf kepadanya dan mengakui kesalahan," ujar Suhendra.SH.dengan nada sinis.
Klaim Desyanti ini memantik kontroversi, mengingat salah satu tugas Sekda adalah membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah. "Dengan sikapnya yang seolah melawan Sekda, Kabid HI sepertinya ingin menunjukkan bahwa pembinaan ASN di Kabupaten Tangerang gagal total," tambah Suhendra.SH
Insiden ini memunculkan pertanyaan: apakah Kabid HI sengaja membuat kebijakan yang bertentangan dengan instruksi Sekda, ataukah ada ketidakseriusan dalam koordinasi internal pemerintah daerah? Jika benar Sekda sudah memutuskan AD/ART cukup satu, mengapa Kabid HI masih bersikeras pada pendapatnya?
Masyarakat dan pekerja pun mulai mempertanyakan kredibilitas Disnaker Tangerang. Jangan sampai Sekda dianggap tidak becus membina ASN-nya sendiri hanya karena ulah seorang Kabid HI," sindir salah satu peserta rapat yang enggan disebutkan namanya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Disnaker Tangerang belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik ini. Namun, sikap arogan Kabid HI semakin memperkeruh suasana dan memunculkan kesan bahwa ada kepentingan terselubung di balik kebijakannya.
Red/San
